Jakarta Kota Teraman Kedua se-ASEAN Tapi Kriminal Merajalela, Mengapa Bisa?
PeduliJakarta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja memamerkan prestasi. Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara versi Global Residence Index 2026. Tapi di balik kebanggaan itu, warga ibu kota masih hidup dalam bayang-bayang premanisme, jambret, dan pemalakan. Lalu, mana yang benar?
Predikat Kota Teraman yang Menyesatkan
Ahli Kriminologi Universitas Indonesia, Josias Simon, menilai wajar jika Pemprov bangga. Namun ia mengingatkan bahwa ada jurang lebar antara data survei dan kenyataan di lapangan. “Kalau saya sih senang-senang saja, karena kan sebetulnya bukan kali ini saja kita bicara Jakarta. Selain kota teraman, Jakarta juga Resilience City, Global City. Tapi, pada Global Residence Index itu banyak sekali indikator yang lain, tidak hanya indikator keamanan dari segi kriminalitas,” ujar Josias saat dihubungi, Senin (13/4/2026).
Indeks global semacam itu biasanya menggunakan konsep human security atau keamanan manusia. Cakupannya luas seperti keamanan lingkungan, kesehatan, ekonomi, bahkan ancaman perang. Angka kejahatan perkotaan hanya satu dari sekian variabel. Itu sebabnya Jakarta bisa tampak aman secara statistik, tapi terasa rawan setiap hari. “Perlu dikritisi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan realitas yang kita lihat di media. Premanisme, tingkat kejahatan yang menurut data Polri itu kan penurunannya enggak begitu drastis, selalu ada peningkatan di wilayah PMJ (Polda Metro Jaya). Jadi perlu ada mengkritisi hasil itu,” ucap Josias.
Dark Number dan Kualitas Kejahatan yang Kian Brutal
Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah fenomena dark number. Banyak korban kejahatan, terutama skala kecil dan premanisme, enggan melapor ke polisi. Alasannya klasik, proses berbelit, biaya tidak resmi, bahkan rasa takut pada pelaku. Akibatnya, angka resmi kepolisian jauh lebih rendah dari kejadian sebenarnya. “Kadang-kadang atau banyak korban itu tidak mau melapor ke polisi. Lapor malah hilang banyak, bayar ini bayar itu. Dan ada masalah keamanan juga dari pelaku. Hal itu yang mempengaruhi tingkat pelaporan, jadi angkanya tidak terdata,” ujar Josias.
Sebagai gantinya, masyarakat kini lebih suka memviralkan kasus di media sosial. Itulah mengapa kita melihat begitu banyak konten kriminalitas berseliweran di linimasa, sementara data resmi menyebut angka kejahatan stabil atau turun.
Josias juga mengingatkan soal kualitas kejahatan. Ekonomi yang sulit membuat pelaku makin nekat. Modus dan cara semakin brutal. “Secara kuantitas mungkin stabil ya, naiknya tidak signifikan. Tapi secara kualitas, dengan kondisi yang susah, apa pun dipakai, cara, media, modus yang bisa membuat pelaku itu berhasil, semakin parah bentuk kejahatannya,” kata dia. Premanisme jalanan pun seolah dinormalisasi. Warga lelah melapor karena tahu pelaku bakal muncul lagi besok.
Transparansi dan Satgas Jaga Jakarta yang Masih Jadi Tanda Tanya
Josias meminta Pemprov DKI lebih transparan. Publik perlu tahu rincian indikator indeks tersebut agar tidak terjadi penyesatan informasi. “Harus dijelaskan secara detail terkait dengan indeks-indeks tersebut dan melihat realitas, karena kan terjadi gap antara realitas dan hasil survei. Jadi enggak satu arah seolah-olah sudah benar, tetap harus siap dikritisi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti Satgas Jaga Jakarta. Apakah satgas itu benar-benar bekerja atau hanya hiasan kebijakan? “Tugas-tugasnya apa, jangan hanya jadi hiasan kebijakan pemerintah daerah yang baru. Kalau kota teraman kedua, kinerja satgas itu memang sangat mendukung dan tetap menjaga. Kebijakan dengan hasil-hasil survei itu harus sinkron, intinya harus jelas dan transparan semua soal keamanan ini datanya,” pungkas Josias. (*)
